Palembang, Intensnews.id – Polda Sumatera Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Upaya Pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sumsel. Kegiatan berlangsung Selasa (25/11/2025) di Ballroom Sapphire Lounge Hotel Salatin Palembang.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Hadi Wiyono, S.I.K, Kasubdit II Ditintelkam Polda Sumsel AKBP Andriko Bagus Penuntun, SH, MH, Ka PPG BGN Ibu Nuriah, PFM Ahli Madya BBPOM Palembang Aquirina Leonora, S.Si., Apt, Kabid Kesmas Dinkes Sumsel Dedi Irawan, Kabid Pengelolaan Data Disdik Sumsel Fitria Yulianti, S.Pd., M.Si, Kabid DLH Sumsel Idrus Salam, S.Sos., M.Si, serta perwakilan SPPG dan mahasiswa.
Dalam sambutannya, Dirintelkam Polda Sumsel Kombes Pol Hadi Wiyono menegaskan bahwa Program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk menjamin pemenuhan gizi anak-anak di Indonesia.
Ia mengungkapkan, beberapa KLB terkait SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) pernah terjadi, antara lain di Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, dan Kabupaten OKU Selatan.
“Salah satu SPPG saat ini bahkan dihentikan sementara karena dekat kandang kambing. Diduga air yang dipakai SPPG tersebut tercemar bakteri,” jelasnya.
Oleh karena itu, Polri membuka ruang diskusi untuk mengidentifikasi kendala, menyatukan langkah antar-instansi, dan merumuskan rekomendasi agar Program MBG berjalan aman serta bebas dari KLB.
Narasumber dari BPOM Sumsel, Aquirina Leonora, S.Si., Apt menegaskan bahwa pengawasan keamanan pangan dalam program MBG harus menjadi prioritas.
“Setiap minggu ada 15 ribu porsi makanan. Jika terjadi KLB, dampaknya sangat besar. SPPG harus memenuhi standar keamanan pangan. Kalau tidak sanggup, lebih baik ditutup,” ujarnya.
Ia memaparkan tiga jenis cemaran pada pangan yaitu fisik, biologi, dan kimia, serta mengingatkan adanya oknum yang masih menggunakan bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan methanil yellow.
BPOM menilai SOP dari BGN sebenarnya sudah sangat baik, namun masih banyak SPPG yang tidak menjalankan SOP tersebut secara benar.
Kabid Pengelolaan Data Disdik Sumsel, Fitria Yulianti, S.Pd., M.Si menyampaikan bahwa penerima manfaat MBG terdiri dari peserta didik dan non peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
“Hingga 6 Oktober 2025, jumlah penerima manfaat tercatat sebanyak 1.080.110 orang. Sebelum distribusi, SPPG melakukan pemetaan dan Dinas Pendidikan melakukan pendataan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa MBG hanya didistribusikan pada hari efektif belajar sesuai Kalender Pendidikan Dinas Pendidikan Sumsel.
Dalam upaya mencegah KLB, Disdik Sumsel membentuk Satgas MBG yang bertugas menerima makanan, melakukan tes organoleptik (rasa, bau, warna), serta melakukan pemeriksaan jika terjadi dugaan KLB.
“Ada 7 KLB yang terdata oleh Dinas Pendidikan. Jika ada laporan, Satgas langsung melakukan pemeriksaan ke sekolah,” tambahnya.
Narasumber LPPOM MUI Sumsel, Sugito, S.TP., M.Si., IPM menegaskan bahwa seluruh proses penyediaan dan distribusi MBG wajib memiliki sertifikasi halal sesuai regulasi pemerintah.
“Bahan pangan harus tidak kritis. Jika kritis, harus memiliki logo halal. Semua proses, termasuk penyembelihan ayam, diperiksa sebelum sertifikasi halal diberikan,” ungkapnya.
MUI juga menjelaskan bahwa Indonesia telah bekerja sama dengan 40 negara pengimpor daging yang mengikuti standar penyembelihan sesuai syariat Islam.
Ia menekankan pentingnya kebersihan dan komitmen SPPG:
“Peralatan seperti telur maupun ompreng harus dicuci dengan air mengalir agar bebas najis. Komitmen halal ini penting agar makanan aman dan layak dikonsumsi,” tutupnya.
