Palembang ,IntensNews.id — Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekaligus kader PDI Perjuangan, Ayu Nur Suri, SE., MM., kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dengan menyalurkan bantuan perlengkapan usaha bagi pelaku UMKM di Kota Palembang, Senin (8/12/2025).
Kegiatan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Komisi II DPRD Sumsel ke Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, yang salah satu fokusnya adalah pendistribusian sarana dan prasarana UMKM di seluruh kabupaten/kota. Bantuan tersebut meliputi peralatan produksi, perlengkapan kuliner, hingga sarana pemasaran untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha kecil.
Ayu menegaskan bahwa keberpihakan pada UMKM adalah wujud nyata politik kerakyatan yang terus diperjuangkan PDI Perjuangan.
“Penguatan ekonomi kerakyatan harus dimulai dari penguatan UMKM. Mereka membutuhkan dukungan nyata—bukan hanya regulasi, tetapi juga fasilitas, pendampingan, dan akses pasar,” tegas Ayu.
Menurutnya, tantangan pelaku UMKM semakin kompleks, mulai dari permodalan, digitalisasi, hingga persaingan usaha yang semakin terbuka. Karena itu, bantuan harus diiringi pengawasan dan pembinaan berkelanjutan.
Ayu menekankan bahwa setiap program pemerintah harus menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat.
“Kita tidak ingin program ini berhenti sebagai seremoni. UMKM harus benar-benar naik kelas. Pembinaan dan evaluasi berkala menjadi keharusan,” ujarnya.
Ia juga memastikan Komisi II DPRD Sumsel akan terus mengawal program penguatan UMKM agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Setiap anggaran harus menghasilkan dampak langsung bagi rakyat, seperti peningkatan produktivitas, pembukaan lapangan kerja, dan tumbuhnya usaha baru,” tambahnya.
Para penerima bantuan menyambut baik langkah ini. Menurut mereka, dukungan perlengkapan usaha membantu meningkatkan kualitas produksi dan memperluas peluang pasar.
Ayu berharap program ini dapat menjadi pemicu percepatan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan, khususnya Palembang yang memiliki potensi kuat di sektor perdagangan dan industri kreatif.
“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha, kita bisa membangun ekosistem ekonomi yang kuat, berkeadilan, dan berpihak pada rakyat kecil. Itulah roh ekonomi kerakyatan yang kami perjuangkan,” pungkasnya.
