PALEMBANG,IntensNews.id – Forum Suara Pemuda Sumatera Selatan (FSPSS) resmi melaporkan dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang melibatkan oknum di Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel serta Bagian Humas dan Protokol DPRD Kota Palembang ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel), Jumat (29/8/2025).
Ketua Harian FSPSS, Armin Pengarayan, menyampaikan laporan diserahkan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumsel, dengan dugaan kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Armin menjelaskan adanya indikasi markup pada pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa 210 unit Chromebook merek Zyrek melalui CV SAS untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) pada Tahun Anggaran 2024.
“Diduga kuat telah terjadi markup sebesar Rp414,27 juta,” ungkap Armin.
Selain itu, FSPSS juga menemukan dugaan markup lain pada pengadaan Chromebook Zyrek senilai Rp552,36 juta, serta belanja makanan dan minuman fasilitas pendidikan di SMAN Sumsel senilai Rp390,96 juta.
“Dari tiga item tersebut, potensi kerugian negara mencapai Rp1,15 miliar,” tegasnya.
FSPSS juga menyoroti dugaan penyimpangan anggaran publikasi (ADV) di Bagian Humas dan Protokol DPRD Kota Palembang. Menurut Armin, terdapat indikasi ketidakadilan dalam pembagian anggaran.
“Beberapa perusahaan media yang kurang memenuhi syarat justru mendapat alokasi besar, sementara media yang sudah terdaftar di Dewan Pers justru dianaktirikan,” jelasnya.
Bahkan, seorang wartawan berinisial AI melaporkan adanya intervensi dari oknum pejabat Humas DPRD berinisial NI melalui telepon dan pesan WhatsApp.
“AI mendapat ancaman: ‘jangan berani ngadu, tidak kucairkan ADV kamu’,” ungkap Armin.
Selain ke Kejati, FSPSS juga melayangkan surat permohonan audit khusus ke BPK Perwakilan Sumsel.
“Kami berharap Kejati dan BPK segera menindaklanjuti agar kerugian negara bisa diungkap dan kasus serupa tidak terulang,” kata Armin.
FSPSS menegaskan, jika laporan tidak ditindaklanjuti, mereka siap menggalang solidaritas wartawan untuk menggelar aksi menuntut keadilan.
“Kami tidak menutup kemungkinan akan mengajak wartawan yang dirugikan untuk turun ke jalan,” pungkas Armin.
