PALEMBANG,IntensNews.id — Kebakaran 11 sumur minyak ilegal (illegal drilling) di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan, menuai sorotan dari berbagai pihak.
Ketua Garda Prabowo Sumsel, H. Bana Djuni, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Ia menilai, berdasarkan pengamatan di lapangan dan informasi yang beredar, terdapat dugaan unsur kesengajaan dalam insiden kebakaran tersebut.
Menurutnya, kebakaran diduga berkaitan dengan persaingan bisnis ilegal drilling yang melibatkan kelompok tertentu yang telah terorganisir.
“Kami sangat prihatin. Diduga ada unsur kesengajaan dalam persaingan bisnis ilegal drilling antar kelompok,” ujarnya, Senin (6/4/2026).
Ia juga menyoroti kemungkinan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum (APH) dalam praktik ilegal tersebut, mengingat kejadian serupa disebut telah berulang kali terjadi di wilayah Musi Banyuasin.
Lebih lanjut, Garda Prabowo Sumsel mendesak Polda Sumatera Selatan dan pihak terkait, termasuk jajaran TNI, untuk segera membentuk tim gabungan guna mengusut tuntas kasus tersebut.
“Kami meminta tindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum APH, mafia migas, maupun pihak lain yang terlibat,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam kasus ini. Ia menilai praktik mafia migas di wilayah Muba sudah cukup meresahkan dan harus segera ditindak secara serius.
Garda Prabowo Sumsel juga meminta pemerintah daerah, baik Pemkab Muba maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, agar lebih selektif dalam memberikan izin terkait pengelolaan migas, khususnya sumur tua dan sumur minyak baru.
Hal ini dinilai penting untuk mencegah kecemburuan sosial di tengah masyarakat serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan adil dan sesuai regulasi.
Di sisi lain, masyarakat disebut kerap menjadi pihak yang dirugikan, baik dari sisi keselamatan maupun dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, Garda Prabowo Sumsel menyatakan akan menunggu tindakan konkret dari aparat dan pemerintah. Jika tidak ada kejelasan, pihaknya berencana menyampaikan langsung laporan kepada Prabowo Subianto.
