IntensNews.id, Palopo — Ketua Gerakan Mahasiswa Palopo (GERMAPA), Wira Yhuda Hartanto, melakukan audiensi dengan Wali Kota, Hj. Naili Trisal, di Kantor Wali Kota Palopo, Rabu (1/4/2026). Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk mempertegas komitmen Palopo sebagai kota pendidikan yang inklusif melalui penguatan peran mahasiswa dalam pembangunan.
Dalam audiensi itu, GERMAPA mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo agar membuka ruang dialog yang lebih luas dan berkelanjutan. Keterbukaan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memastikan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah tetap berjalan.
“Ruang dialog harus benar-benar dibuka sebagai bagian dari identitas Palopo sebagai kota pendidikan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan kontrol terhadap kebijakan tetap ada,” ujar Wira dalam keterangannya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Palopo, Naili, menyatakan komitmennya untuk menjadikan dialog dengan mahasiswa sebagai agenda berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa mahasiswa merupakan mitra strategis dalam pembangunan daerah.
“Mahasiswa adalah mitra kritis sekaligus kolaborator utama dalam pembangunan kota. Kami membuka ruang seluas-luasnya untuk aspirasi, termasuk demonstrasi, selama tujuannya demi kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” kata Naili.
Selain itu, Wira menekankan agar komitmen tersebut tidak berhenti pada pernyataan normatif, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret. Ia menilai pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya pemuda dan mahasiswa, menjadi kunci dalam mewujudkan visi Palopo sebagai kota berbasis jasa dan pendidikan.
“Komitmen ini tidak boleh berhenti pada pernyataan. Harus ada aksi nyata, karena potensi SDM kita besar dan itu menjadi kunci untuk mewujudkan Palopo sebagai ‘Kota Idaman’,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, GERMAPA mengusulkan penyediaan wadah khusus bagi mahasiswa lokal untuk menampung gagasan dan keresahan intelektual. Usulan tersebut disambut positif oleh Wali Kota Palopo yang berencana mengoordinasikan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta dinas terkait untuk menyiapkan fasilitas tersebut.
“Pemkot akan mengoordinasikan dinas terkait, termasuk BPKAD, untuk menyiapkan fasilitas yang dapat dimanfaatkan mahasiswa dalam kegiatan yang produktif dan berdampak positif,” ujar Naili.
Meski membuka ruang kolaborasi, GERMAPA menegaskan bahwa fungsi kontrol mahasiswa tetap dijalankan. Mahasiswa akan terus mengkritisi kebijakan pemerintah apabila dinilai tidak berpihak pada masyarakat.
Adapun tiga poin utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut:
1. Pembukaan ruang dialog sebagai pilar kota pendidikan
2. Realisasi komitmen melalui pemberdayaan SDM muda
3. Dukungan fasilitas bagi mahasiswa lokal
