IntensNews, PALOPO — Gerakan Mahasiswa Palopo (Germapa) bersama Aliansi Presidium Rakyat Tanah Luwu telah menggelar aksi blokade Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selama hampir satu pekan. Aksi dilakukan dengan metode buka-tutup arus lalu lintas setiap beberapa jam untuk menuntut pemekaran Provinsi Luwu Raya dan pencabutan moratorium Daerah Otonomi Baru Kabupaten Luwu Tengah.
Ketua Germapa, Wira Yudha, menyoroti sikap pemerintah Kota Palopo yang dinilai tak merespons aksi tersebut. “Di beberapa titik aksi di dataran Luwu Raya, pemerintah daerah setempat memberikan dukungan. Namun, di Kota Palopo, Wali Kota Naili Trisal tidak memberikan respons sama sekali, bahkan sepatah kata pun,” kata wira melalui keterangan tertulisnya, Rabu (28/1/2026).
Wira menilai diamnya Wali Kota bukan sekadar netralitas, tetapi pengabaian terhadap aspirasi historis masyarakat yang menuntut kepastian pembentukan Provinsi Luwu Raya. Ia juga menyoroti ketidaksinkronan antara eksekutif dan legislatif, mengingat Ketua DPRD Palopo telah menyatakan dukungan terhadap pemekaran.
“Ketidaksinkronan ini justru melemahkan posisi tawar Palopo di mata Pemerintah Pusat. Wali Kota seharusnya hadir sebagai penyambung lidah, bukan penonton pasif ketika masyarakat Luwu Raya merasa dipinggirkan dari prioritas pembangunan provinsi,” kata Wira.
Aksi blokade ini diperkirakan akan terus berlangsung hingga tuntutan pemekaran dan pencabutan moratorium mendapat kepastian dari pemerintah pusat.
