IntensNews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto hadir dengan narasi yang terdengar sangat mulia: memastikan anak-anak Indonesia tidak belajar dalam keadaan lapar. Secara moral, sulit menolak program ini. Siapa yang berani mengatakan tidak pada pemenuhan gizi anak?
Namun justru karena terdengar begitu baik, publik perlu bersikap lebih kritis. Di balik kebijakan besar yang menyedot anggaran negara ini, siapa yang diam-diam berpotensi menjadi tumbal?
Dalam politik anggaran, setiap rupiah adalah pilihan sekaligus penegasan keberpihakan. Ketika triliunan rupiah digelontorkan untuk MBG, pada saat yang sama ada sektor lain yang berpotensi tersisih dari perhatian dan pembiayaan.
Apakah sekolah-sekolah di pelosok sudah benar-benar memiliki ruang kelas yang layak dan aman? Apakah kesejahteraan guru honorer yang selama ini menjadi penopang utama pendidikan di banyak daerah sudah manusiawi?
Faktanya, masih banyak guru honorer yang menerima honor jauh di bawah upah minimum, tanpa kepastian status, dan tanpa jaminan sosial memadai, namun tetap dituntut profesional dan berdedikasi penuh. Mereka memikul tanggung jawab besar mencerdaskan generasi, tetapi kesejahteraannya sering kali diabaikan. Bahkan insentif guru honorer di sejumlah daerah disebut terpangkas akibat efisiensi transfer daerah.
Di sisi lain, apakah puskesmas desa telah memiliki fasilitas dan tenaga medis yang cukup untuk melayani masyarakat secara optimal?
Jika berbagai persoalan mendasar ini belum terselesaikan secara serius, maka pertanyaannya menjadi sederhana namun tajam: apakah kita sungguh menyelesaikan akar masalah pembangunan manusia, atau sekadar memindahkan prioritas tanpa membereskan fondasinya?
Secara teori, MBG bisa menjadi motor penggerak UMKM, petani, dan pelaku usaha pangan lokal. Namun tanpa sistem pengadaan yang transparan dan berpihak, program sebesar ini berisiko tersedot ke vendor besar yang memiliki akses, modal, dan jaringan kuat.
Jika itu terjadi, dapur-dapur kecil di kampung hanya akan menjadi penonton.
Lebih jauh lagi, jika pasokan pangan terserap besar-besaran untuk kebutuhan program, bukan tidak mungkin harga kebutuhan pokok di pasar naik karena berkurangnya suplai. Pada titik ini, masyarakat luas justru ikut menanggung konsekuensi yang tidak pernah dijanjikan.
Program sosial yang menyasar jutaan penerima jelas bukan proyek musiman yang bisa berjalan satu-dua tahun lalu dihentikan begitu saja. Ia menuntut komitmen anggaran yang stabil, konsisten, dan berkelanjutan selama bertahun-tahun.
Pertanyaannya, ketika kondisi fiskal menghadapi tekanan karena perlambatan ekonomi, defisit melebar, atau gejolak global, apakah MBG tetap aman? Ataukah sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang akan dipangkas demi menutup kekurangan?
Risiko tarik-menarik anggaran ini bukan sekadar persoalan angka, melainkan menyangkut arah dan prioritas pembangunan nasional. Anak-anak sebagai penerima manfaat tidak boleh dijadikan objek uji coba kebijakan yang gegap gempita di awal namun goyah saat fondasi fiskalnya diuji.
Lebih jauh lagi, dengan proyeksi anggaran MBG tahun 2026 yang disebut-sebut bisa menembus sekitar Rp335 triliun, tekanan terhadap fiskal negara menjadi jauh lebih serius. Angka sebesar itu bukan lagi sekadar program tambahan, melainkan pos belanja raksasa yang menyerap porsi signifikan dalam struktur APBN.
Dalam kondisi penerimaan negara yang mayoritas bertumpu pada pajak, kebutuhan pembiayaan sebesar itu hampir pasti mendorong pemerintah untuk semakin mengoptimalkan—bahkan berpotensi menaikkan—penerimaan pajak. Artinya, di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik dan daya beli yang belum sepenuhnya pulih, masyarakat bisa kembali diminta menanggung beban tambahan, baik melalui kenaikan tarif, perluasan basis pajak, maupun pengetatan penagihan.
Ironisnya, publik berisiko membayar mahal untuk sebuah program yang efektivitas dan ketepatan sasarannya tetap harus diuji secara terbuka agar benar-benar sepadan dengan pengorbanan fiskal sebesar itu.
Kritik terhadap MBG bukanlah penolakan atas niat baiknya, melainkan bentuk tanggung jawab publik agar program sebesar ini tidak berubah menjadi beban tersembunyi.
Karena menyangkut hajat hidup jutaan anak dan menyedot dana publik dalam jumlah besar, pengawasan dan sikap kritis adalah keharusan, bukan gangguan.
Makan gratis memang terdengar indah dan populis di permukaan. Namun keadilan alokasi anggaran, transparansi pengelolaan, serta keberlanjutan kebijakan jauh lebih menentukan maknanya.
Pada akhirnya, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang diberi makan hari ini, tetapi juga siapa yang harus membayar harga di baliknya—melalui pajak yang meningkat, layanan publik yang dipangkas, atau generasi yang mewarisi beban fiskal di masa depan.
Penulis adalah mahasiswa Universitas Pamulang, Kota Serang, Program Studi Ilmu Pemerintahan.
