IntensNews.id – Wacana pilkada tidak langsung kembali mencuat dengan alasan yang terdengar klasik: demokrasi dinilai terlalu mahal, terlalu gaduh, dan sarat masalah. Pilkada langsung dianggap tidak efisien karena memicu politik uang, konflik horizontal, serta biaya penyelenggaraan yang tinggi. Di tengah kondisi demokrasi yang memang belum ideal, gagasan ini sekilas tampak sebagai solusi. Namun, jika ditelaah lebih dalam, pilkada tidak langsung justru berpotensi mereduksi demokrasi itu sendiri.
Masalah utama dari pilkada tidak langsung adalah menyempitnya ruang partisipasi rakyat. Ketika kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat, hak politik warga dipangkas atas nama efisiensi. Rakyat tidak lagi menjadi subjek utama dalam menentukan pemimpinnya, melainkan hanya diwakili oleh elite politik di lembaga perwakilan yang kerap kali lebih merepresentasikan kepentingan partai dibanding suara konstituennya.
Demokrasi yang seharusnya membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik justru dipersempit menjadi urusan segelintir elite.
Argumen bahwa pilkada tidak langsung dapat menekan biaya politik juga patut dipertanyakan. Biaya politik memang tinggi dalam pilkada langsung, namun hal tersebut tidak serta-merta menjadikan pilkada tidak langsung lebih murah. Biaya itu tidak hilang, melainkan hanya berubah bentuk. Jika sebelumnya kandidat harus “membeli” dukungan jutaan pemilih, dalam pilkada tidak langsung harga satu suara justru melonjak karena terkonsentrasi pada sedikit aktor yang memiliki kekuasaan besar. Politik uang tidak lenyap, tetapi bergeser dari ruang publik ke ruang elite.
Kondisi ini membuat proses politik semakin tertutup. Kandidat tidak lagi berlomba menawarkan gagasan dan program terbaik kepada rakyat, melainkan sibuk melakukan lobi dan negosiasi dengan elite partai atau anggota DPRD.
Demokrasi pun kehilangan esensinya sebagai arena pertarungan ide dan visi, berubah menjadi arena transaksi kepentingan. Rakyat semakin terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan yang seharusnya melibatkan mereka secara langsung.
Selain itu, pilkada tidak langsung berpotensi melemahkan akuntabilitas kepala daerah. Pemimpin yang lahir dari mekanisme elite cenderung merasa bertanggung jawab kepada pihak yang memilihnya, bukan kepada masyarakat luas. Akibatnya, kebijakan publik rawan disandera kepentingan politik, sementara kebutuhan rakyat hanya menjadi pertimbangan sekunder. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah sekaligus sistem demokrasi secara keseluruhan.
Pendukung pilkada tidak langsung juga kerap mengaitkannya dengan stabilitas politik. Pilkada langsung dianggap memicu konflik dan polarisasi sosial.
Namun konflik bukan semata-mata akibat partisipasi rakyat, melainkan karena elite politik gagal mengelola perbedaan secara dewasa dan bertanggung jawab. Mengurangi hak pilih rakyat bukanlah solusi atas konflik, melainkan bentuk pengalihan masalah. Demokrasi yang sehat bukan demokrasi yang sunyi, tetapi demokrasi yang mampu mengelola perbedaan secara adil dan terbuka.
Sebagai mahasiswa, wacana ini perlu disikapi secara kritis. Reformasi 1998 membuka jalan bagi demokrasi yang lebih partisipatif sebagai koreksi atas praktik politik tertutup di masa lalu.
Pilkada langsung merupakan salah satu capaian penting dari proses tersebut. Mengembalikan pilkada tidak langsung berarti menarik kembali sebagian hak politik rakyat, sekaligus mencerminkan rendahnya kepercayaan elite terhadap kemampuan rakyat dalam berdemokrasi.
Jika demokrasi hari ini dinilai bermasalah, maka yang perlu diperbaiki adalah kualitasnya, bukan justru mengurangi substansinya. Pendidikan politik, transparansi pendanaan kampanye, penguatan partai politik, serta penegakan hukum terhadap praktik politik uang merupakan agenda yang jauh lebih mendesak. Pilkada tidak langsung mungkin terlihat lebih rapi dan tenang, tetapi ketenangan itu harus dibayar mahal dengan berkurangnya kedaulatan rakyat.
Pada akhirnya, pilkada tidak langsung bukan sekadar persoalan mekanisme pemilihan, melainkan soal arah demokrasi itu sendiri. Apakah demokrasi akan terus diperluas agar rakyat semakin berdaya, atau justru dipersempit demi kenyamanan elite?
Dalam konteks ini, pilkada tidak langsung adalah langkah mundur yang secara perlahan mereduksi demokrasi, bukan memperbaikinya.
