JAKARTA, intensnews.id – Polri menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak, Jumat (6/2/2026).
Rakor yang berlangsung di Mabes Polri tersebut diikuti seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol Langgeng Purnomo.
Brigjen Langgeng menjelaskan, rakor ini menjadi momentum evaluasi sekaligus konsolidasi strategi untuk tahun 2026, menyusul capaian pada 2025 di mana Indonesia berhasil tidak melakukan impor jagung untuk kebutuhan pabrik pakan ternak.
“Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kinerja tahun sebelumnya. Indonesia berhasil tanpa impor jagung pakan ternak pada 2025. Rakor ini kami laksanakan untuk konsolidasi dan kolaborasi agar strategi 2026 bisa lebih baik lagi,” ujar Brigjen Langgeng.
Fasilitasi Permodalan KUR untuk Petani
Di sektor hulu, Polri berperan sebagai fasilitator bagi kelompok tani (Poktan) dalam mengatasi kendala permodalan. Melalui kerja sama dengan Himbara, Polri membuka akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani jagung.
Implementasi program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, termasuk di Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, di mana petani memperoleh kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, mewakili Himbara, menyampaikan bahwa pada 2026 BRI menyiapkan plafon sebesar Rp180 triliun untuk pembiayaan KUR Mikro di sektor pertanian, termasuk ekosistem jagung.
Bulog Serap Jagung Rp6.400 per Kg
Selain akses permodalan, Polri juga memastikan stabilitas harga jagung di tingkat petani. Melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen petani agar tidak terjebak praktik tengkulak dengan harga rendah.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton untuk cadangan pangan pemerintah, dengan harga Rp6.400 per kilogram sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai HPP. Di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini mendorong pembelian jagung Rp6.400 per kg sesuai standar HPP Bulog,” tegas Brigjen Langgeng.
Dorong Produksi dan Kesejahteraan Petani
Program ini bertujuan mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari ketergantungan pada tengkulak, serta meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial dan akses pembiayaan yang tepat, diharapkan petani mampu mengelola usaha secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan.
Melalui rakor ketahanan pangan 2026 ini, Polri berharap penguatan ekosistem pertanian jagung dapat terus ditingkatkan sehingga berdampak langsung pada kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani Indonesia.
