PRABUMULIH, IntensNews.id — Reformasi kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memasuki fase baru berbasis riset nasional. Tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Polri (Puslitbang Polri) turun langsung ke jajaran Polda Sumatera Selatan untuk menguji efektivitas pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di tingkat kewilayahan serta optimalisasi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan penelitian digelar di Polres Prabumulih, Selasa (3/3/2026), sebagai bagian dari arsitektur besar reformasi Polri berbasis data, evaluasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan presisi.
Kapolres Prabumulih, AKBP Bobby Kusumawardhana, memimpin diskusi strategis bersama Ketua Tim Puslitbang Polri, KBP Yudi Chandra E, guna memaparkan praktik, tantangan, serta kebutuhan penguatan fungsi tipikor di lapangan.
Penelitian ini tidak hanya mengumpulkan data administratif. Tim mengkaji secara komprehensif tiga aspek kunci ,Kapasitas dan kualitas SDM penyidik tipikor, Transformasi mindset dan budaya integritas, Struktur kelembagaan dan efektivitas koordinasi
Pendekatan ini menempatkan kewilayahan sebagai simpul strategis dalam sistem pemberantasan korupsi nasional.
“Reformasi harus berbasis data dan evaluasi ilmiah. Kami membuka seluruh ruang diskusi agar fungsi tipikor di kewilayahan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas AKBP Bobby.
Dukungan terhadap Program MBG
Selain tipikor, penelitian juga mengkaji peran Polri dalam mendukung implementasi program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari strategi ketahanan gizi nasional menuju Indonesia Emas.
Keterlibatan unsur akademik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat validitas serta integritas hasil riset.
Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menegaskan bahwa penelitian Puslitbang merupakan langkah konkret memastikan reformasi Polri berjalan terarah dan terukur.
“Reformasi Polri bukan retorika. Setiap fungsi, termasuk tipikor di kewilayahan, harus berbasis riset. Sumsel menjadi bagian dari penguatan sistem nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap program MBG menunjukkan peran Polri tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pada stabilitas dan pengawasan kebijakan strategis negara.
