Jambi,IntensNews.id – Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh Aliansi Cinta Anak Bangsa (A.CABANG) Jambi di kantor Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) Wilayah I Jambi, Rabu (22/4/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap dugaan ketidakberesan dalam proyek pembangunan jalan di Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025 dengan nilai mencapai Rp14 miliar.
Koordinator aksi, Ardiansyah, dalam orasinya menyampaikan bahwa proyek tersebut diduga sarat kejanggalan, mulai dari kualitas material hingga ketebalan aspal yang dinilai tidak sesuai standar.
“Di lapangan kami temukan banyak kejanggalan. Mulai dari material hingga kualitas pekerjaan yang terkesan asal jadi,” tegasnya.
Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh rekanan CV Mitra Prima Utama dengan konsultan pengawas PT Multi Global Teknik.
Selain kualitas pekerjaan, massa aksi juga mempertanyakan kewenangan proyek tersebut. Pasalnya, jalan yang dibangun disebut merupakan jalan kabupaten, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Satker PJN Wilayah I.
Hal ini memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat, terlebih jalan tersebut disebut lebih banyak dimanfaatkan oleh aktivitas kendaraan tertentu, termasuk yang diduga berkaitan dengan kegiatan ilegal.
Tidak hanya di kantor Satker PJN Wilayah I, massa aksi juga melanjutkan demonstrasi ke kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah IV Jambi.
Di lokasi tersebut, massa diterima oleh Kepala Seksi Teknik BPJN Wilayah IV, Ajahar Hasibuan.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BPJN menyatakan akan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh massa aksi.
“Kami berterima kasih atas masukan dari rekan-rekan aliansi. Kami akan memanggil pihak terkait, termasuk kepala satker, untuk klarifikasi dan akan menindaklanjuti sesuai prosedur,” ujar Ajahar.
Massa aksi mendesak agar Kepala Balai BPJN Wilayah IV segera mengevaluasi kinerja Kepala Satker PJN Wilayah I serta memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait proyek tersebut.
Mereka menilai lemahnya pengawasan berpotensi menyebabkan kerugian negara, terutama jika proyek yang menelan anggaran besar tersebut tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Satker PJN Wilayah I belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan yang disampaikan oleh massa aksi.
