EMPAT LAWANG, IntenNews.id – Tiga desa di Kecamatan Pasemah Air Keruh (Paiker), Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan, melaksanakan sejumlah agenda penting secara serentak pada Rabu (11/11/2026).
Kegiatan tersebut meliputi Rembuk Stunting, Musyawarah Desa (Musdes) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027, serta sertifikasi hasil pembangunan fisik yang telah dilaksanakan melalui Dana Desa.
Ketiga agenda tersebut memiliki tujuan penting dalam mendukung pembangunan desa, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Rembuk Stunting dilaksanakan sebagai upaya memastikan keterpaduan intervensi serta mempercepat pencegahan dan penurunan angka stunting di tingkat desa. Forum ini juga menjadi wadah koordinasi untuk menyepakati langkah bersama dalam meningkatkan pemenuhan gizi dan kesehatan anak.
Sementara itu, Musdes bertujuan menampung aspirasi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan prioritas pembangunan desa yang akan dituangkan dalam RKPDes Tahun Anggaran 2027. Dengan demikian, pembangunan diharapkan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Adapun sertifikasi pembangunan fisik dilakukan untuk memastikan hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta volume yang telah ditetapkan, sehingga penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.
Di Desa Talang Padang, Kepala Desa Let Liano membuka rangkaian kegiatan yang berlangsung di kediaman Ketua BPD, Jasmiadi.
Agenda yang dilaksanakan meliputi Rembuk Stunting, Musdes penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2027, serta sertifikasi pembangunan fisik berupa jalan usaha tani dengan volume 124 x 1,55 x 0,10 meter dan jalan rambat beton dengan volume 52,9 x 2,57 x 0,15 meter.
Selanjutnya, di Desa Pagar Jati, Kepala Desa Topansi memimpin kegiatan yang berlangsung di kediamannya. Agenda tersebut meliputi Rembuk Stunting, Musdes penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2027, serta sertifikasi pembangunan fisik jalan rambat beton dengan volume 189 x 2,5 x 0,15 meter.
Sementara itu, di Desa Keban Jati, Kepala Desa Kaifani menyelenggarakan kegiatan di aula rumah dinas kepala desa. Agenda yang dilaksanakan meliputi Rembuk Stunting dan Musdes penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2027.
Pelaksanaan kegiatan di ketiga desa tersebut mendapatkan pendampingan dari tenaga ahli dan pendamping desa tingkat kecamatan maupun kabupaten.
Turut hadir Camat Pasemah Air Keruh Susanto, kepala puskesmas setempat, Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, staf kecamatan, serta berbagai unsur masyarakat.
Dalam setiap sesi musyawarah, masing-masing kepala dusun (Kadus) secara bergantian membacakan hasil kesepakatan yang telah dirumuskan bersama dalam forum Musdes.
Hal tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan transparansi serta memastikan aspirasi masyarakat dapat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa.
Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Pasemah Air Keruh IPTU Eko Setiawan, yang mewakili Kapolres Empat Lawang AKBP Abd Aziz, S.H., S.I.K., M.H., juga menyampaikan imbauan penting kepada masyarakat di ketiga lokasi kegiatan.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak menyelenggarakan hiburan dengan musik bernuansa remix yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Selain itu, pelaksanaan pesta rakyat dibatasi hingga maksimal pukul 17.00 WIB, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat.
Menurut IPTU Eko Setiawan, pengaturan tersebut bertujuan mencegah berbagai potensi gangguan sosial, seperti tindak asusila, perjudian, peredaran minuman keras (miras), serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentu tersebut dapat berujung pada pembubaran kegiatan dan proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Berdasarkan ketentuan yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, pelanggaran terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2020 dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan maksimal enam bulan dan denda paling banyak Rp50 juta.
Adapun dasar hukum yang turut disampaikan meliputi:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika beserta perubahannya.
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pesta Rakyat.
Melalui pelaksanaan berbagai agenda tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan desa semakin terarah, upaya pencegahan stunting semakin optimal, serta hasil pembangunan fisik dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, sinergi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pendamping desa, aparat keamanan, dan masyarakat diharapkan terus terjaga demi menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan mendukung kemajuan desa.
Empat Lawang, IntenNews.id
Jurnalis: Kordi Jorgie





