PALEMBANG,IntensNews.id — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, memastikan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah tidak akan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel.
Penegasan tersebut disampaikan saat apel gabungan dan kegiatan halal bihalal Pemprov Sumsel Tahun 2026/1447 Hijriah yang digelar di Palembang, Senin (30/3/2026) pagi, usai libur panjang Idulfitri.
Dalam arahannya, Herman Deru menekankan bahwa efisiensi harus dimaknai sebagai bentuk kontribusi nyata Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada negara, tanpa menimbulkan dampak sosial seperti meningkatnya angka pengangguran.
“PPPK di Sumsel tetap berkelanjutan sebagai bagian dari ASN. Kita tidak akan melakukan efisiensi dengan cara merumahkan pegawai karena itu justru menimbulkan masalah baru,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya kebijakan di beberapa daerah lain yang merumahkan PPPK dengan alasan efisiensi. Namun, hal tersebut dipastikan tidak akan terjadi di Sumatera Selatan. Menurutnya, efisiensi masih dapat dilakukan di sektor lain tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.
Selain itu, Gubernur menegaskan bahwa Pemprov Sumsel tidak melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) maupun tunjangan kinerja (tukin). Oleh karena itu, seluruh ASN diminta untuk tetap bekerja maksimal dan meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Dalam suasana halal bihalal yang masih hangat, Herman Deru juga mengajak seluruh ASN menjadikan momentum tersebut sebagai titik awal memperkuat komitmen pengabdian serta menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas.
“ASN adalah panutan masyarakat. Kita harus menjadi contoh dalam mendukung program pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujarnya.
Usai apel, Gubernur bersama Sekretaris Daerah dan jajaran kepala OPD melaksanakan halal bihalal dengan seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Sumsel sebagai bentuk mempererat silaturahmi pasca-Idulfitri.
