PALEMBANG ,IntensNews.id — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh saat menggelar Rembuk Buruh bersama Aliansi Serikat Buruh Sumsel dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional, Jumat (1/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPRD Sumatera Selatan tersebut menjadi wadah bagi buruh untuk menyampaikan berbagai aspirasi secara langsung kepada pemerintah daerah.
Perwakilan Aliansi Serikat Buruh Sumsel, Hermawan, menyampaikan sejumlah tuntutan utama. Di antaranya percepatan pengesahan Surat Keputusan, penolakan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja, serta revisi kebijakan pajak seperti pajak penghasilan dan pajak tunjangan hari raya (THR).
“Pendapatan buruh masih minimum,” tegas Hermawan.
Selain itu, buruh juga mendesak pembentukan Dewan Pengupahan di seluruh wilayah Sumsel. Saat ini, baru tujuh daerah yang memiliki Dewan Pengupahan, sementara delapan daerah lainnya belum terbentuk.
Menanggapi aspirasi tersebut, Herman Deru menyatakan akan mengambil langkah konkret dengan menyurati pemerintah pusat guna mendorong pengakomodasian putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.
“Sekda dan Sekwan segera membuat surat kepada Presiden dan DPR RI. Surat ini akan saya tanda tangani hari Senin, dan perwakilan buruh akan turut hadir sebagai saksi saat penyerahan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap penyesuaian kebijakan pajak bagi buruh, mengingat kondisi pendapatan pekerja yang masih terbatas.
Lebih lanjut, Gubernur menginstruksikan seluruh kepala daerah di Sumsel untuk segera membentuk Dewan Pengupahan di wilayah masing-masing guna menciptakan keadilan bagi pekerja.
Dalam penanganan kasus pemutusan hubungan kerja (PHK), Herman Deru meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk lebih proaktif dalam menjembatani penyelesaian masalah, termasuk memastikan buruh mendapatkan hak pesangon.
“Buruh yang terkena PHK harus mendapatkan pesangon. Disnaker harus aktif, khususnya bagi pekerja perempuan, agar hak-haknya tetap terpenuhi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan ketenagakerjaan sebagai sarana pengaduan buruh, mengingat masih adanya kasus PHK yang tidak terdeteksi.
Menutup kegiatan tersebut, Herman Deru mengapresiasi kekompakan buruh di Sumatera Selatan.
“Sumsel mencatat sejarah, seluruh buruhnya memiliki rasa kebersamaan yang tinggi. Buruh sejahtera, investasi maju,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho, Pangdam II Sriwijaya Mayjend TNI Ujang Darwis, Sekda Prov Edward Candra, serta anggota DPRD Sumsel.
