Pagar Alam, IntensNews.id — Proyek pembangunan lapangan di SDN 7 Pagar Alam yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 menuai sorotan. Sejumlah temuan di lapangan mengindikasikan adanya dugaan ketidaksesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis sebagaimana tercantum dalam kontrak.
Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan tersebut tercatat sebagai Belanja Modal Pembangunan Lapangan SDN 7 Pagar Alam dengan Nomor Kontrak 002/420/SP/DIKBUD.DIKDAS/2025, nilai kontrak sebesar Rp426.372.000, dan dilaksanakan oleh CV Purple Multi Kreasindo.
Dari hasil pemantauan di lokasi pada Minggu (4/1/2026), tim media mencatat sejumlah indikasi yang perlu mendapat perhatian serius:
Pengukuran di beberapa titik menunjukkan ketebalan beton sekitar 10 sentimeter atau kurang. Ketebalan tersebut dinilai relatif tipis untuk konstruksi lapangan sekolah, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaian dengan spesifikasi teknis dalam dokumen kontrak.
Pada bagian samping dan bawah struktur beton terlihat adanya rongga atau lubang (honeycombing). Kondisi ini umumnya muncul akibat proses pemadatan yang tidak optimal atau mutu campuran beton yang kurang baik.
Dari dokumentasi visual yang diperoleh, struktur beton tampak berada di atas material lama seperti paving blok atau bata, dengan rongga kosong di bawahnya. Tidak terlihat adanya pondasi atau pengerasan tanah dasar yang memadai, yang berpotensi menimbulkan risiko amblas atau retak dalam jangka waktu tertentu.
Saluran drainase di sekitar lapangan tampak belum diselesaikan secara maksimal. Finishing terlihat kasar, tidak diplester dengan baik, serta masih terdapat sisa material dan puing.
Upaya Konfirmasi
Media telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Pagar Alam, Novi, melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh tanggapan.
Sementara itu, pihak pelaksana proyek melalui Robi selaku perwakilan kontraktor menyatakan kesiapannya untuk dilakukan pengecekan lapangan.
“Kalau secara volume saya siap. Ketebalan pengecoran memang 10 cm. Kalau soal kerapian, mungkin penilaiannya berbeda. Lebih baik kita cek langsung ke lapangan bersama konsultan,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp.
Ketua DPC Akpersi (Asosiasi Keluarga Pers Indonesia), Bahtum, meminta agar instansi terkait melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proyek tersebut.
“Kami mendorong Dinas Pendidikan, Inspektorat, BPK, serta aparat penegak hukum untuk meninjau dan memeriksa ulang proyek ini. Jika terbukti tidak sesuai spesifikasi, hal tersebut berpotensi merugikan keuangan negara,” tegasnya.
Publik berharap agar audit teknis dan administrasi dilakukan sebelum proses serah terima pekerjaan, guna memastikan pelaksanaan proyek sesuai dengan kontrak dan standar mutu, serta menjamin pemanfaatan anggaran negara secara transparan dan akuntabel.
