SUMATERA SELATAN,IntensNews.id – Upaya PT Bukit Asam, Tbk (PTBA) dalam mengelola krisis pasca insiden fatalitas di Site BTSJ yang merenggut nyawa Saudara Wili Noviyanto kini menuai kritik tajam terkait standar transparansi perusahaan publik.
Meski dokumen internal berupa Safety Alert terkait kronologi insiden telah beredar di kalangan terbatas, pihak manajemen emiten tetap memilih sikap retisens (diam) terhadap permintaan klarifikasi dan wawancara eksklusif dari awak media.
Fenomena ini dinilai sebagai bentuk transparansi yang tebang pilih. Di satu sisi, perusahaan sangat agresif mempublikasikan penguatan ekosistem hilirisasi untuk menjaga sentimen positif pasar.
Namun di sisi lain, akses informasi mengenai tanggung jawab manajerial atas hilangnya nyawa manusia justru seolah ditutup rapat dengan narasi teknis internal yang anonim.
Penggunaan istilah “PT X” dalam dokumen teknis internal tersebut dipandang oleh sejumlah praktisi komunikasi sebagai upaya de-identifikasi untuk melindungi reputasi korporasi di mata investor.
Namun, bagi perusahaan sekelas Blue Chip, ketidakmauan manajemen untuk memberikan pernyataan resmi melalui wawancara eksklusif justru mempertegas adanya asimetri informasi yang merugikan publik.
”Keamanan kerja (K3) bukan hanya soal mitigasi teknis di lapangan, tapi soal akuntabilitas pimpinan kepada masyarakat. Menghindari wawancara eksklusif sembari merilis narasi keberhasilan bisnis adalah kontradiksi yang dapat mencederai nilai ESG (Environmental, Social, and Governance) perusahaan di mata pemegang saham,” ungkap analisis dari Redaksi Jurnalis Merah Putih Sumatera Selatan.
Menanti Komitmen Transparansi Sejati
Kepala Perwakilan Jurnalis Merah Putih Sumatera Selatan, Yh Pratama S.S, menegaskan bahwa dokumen internal tidak bisa menggantikan hak jawab resmi perusahaan kepada publik.
Ruang wawancara eksklusif yang diajukan merupakan sarana untuk menjamin akurasi dan objektivitas informasi agar tidak terjadi spekulasi liar yang dapat mengganggu stabilitas pasar modal.
Publik kini menaruh ekspektasi besar: Apakah PTBA akan tampil sebagai emiten yang berintegritas dengan membuka ruang dialog, atau tetap berlindung di balik prosedur birokrasi dan pencitraan hilirisasi sementara duka di lapangan belum mendapatkan kejelasan akuntabilitas yang nyata?
