OKI, IntensNew. Id.– Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Satu Atap Desa Bungin Tinggi, Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), menuai sorotan publik. Program tersebut dilaksanakan di SDN 2 Bungin Tinggi dan SMPN 3 SP Padang.
Sorotan tak hanya datang dari satu sekolah. Sejumlah warga dan wali murid di Kecamatan SP Padang turut mengeluhkan hal serupa. Keluhan itu ramai diperbincangkan di media sosial Facebook, di antaranya melalui unggahan akun Eta Dani (Desa Terate), Irwansyah (Desa Terusan Menang), serta grup Komunikasi Kijang, Sabtu (27/12/2025).
Keluhan tersebut dipicu oleh menu MBG yang dibagikan kepada siswa pada Jumat dan Sabtu, yang dinilai terlalu sederhana dan minim asupan gizi. Padahal, program MBG bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi, kesehatan, serta konsentrasi belajar peserta didik.
Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang diterima awak media, menu MBG yang disajikan di Sekolah Satu Atap Bungin Tinggi hanya berupa satu butir telur, satu buah pisang, dan sepotong roti kering. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya terkait kecukupan nilai anggaran.
Pasalnya, menu tersebut diduga tidak sebanding dengan nilai anggaran sebesar Rp10.000 per porsi, sebagaimana yang selama ini disosialisasikan dalam program MBG.
“Kalau hanya telur satu butir, pisang, dan roti, rasanya sulit percaya nilainya sampai sepuluh ribu rupiah. Ini yang jadi pertanyaan kami,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Menanggapi hal itu, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mengawal pelaksanaan MBG di sekolah tersebut, Novran Saputra, membenarkan komposisi menu yang dibagikan.
“Pelaksanaan MBG dijadwalkan selama tujuh hari.
Untuk periode ini dilaksanakan pada Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, lalu berlanjut Senin, Selasa, dan Rabu. Untuk menu memang seperti yang beredar,” kata Novran saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp.
Ia menjelaskan, menu tersebut menggunakan skema subsidi silang.
“Menu itu menggunakan sistem subsidi silang. Kami sebenarnya berencana menambahkan susu, namun saat ini masih sulit didapatkan. Susu yang diberikan juga wajib susu plain, tidak boleh susu berasa,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (Jakor Sumsel), Fadrianto TH, SH, menilai program MBG merupakan kebijakan strategis negara yang menyangkut kebutuhan dasar anak-anak dan harus dijalankan secara transparan serta akuntabel.
“Program ini sangat mulia, tetapi jangan sampai pelaksanaannya justru menimbulkan kecurigaan publik.
Jika menu yang diterima siswa hanya satu butir telur, satu pisang, dan roti, wajar bila masyarakat mempertanyakan kesesuaian dengan anggaran Rp10.000 per porsi,” tegas Fadrianto.
Ia juga menyoroti skema subsidi silang yang diterapkan agar dijelaskan secara terbuka kepada publik.
“Subsidi silang boleh saja, tetapi perhitungannya harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai istilah itu menjadi pembenaran atas kualitas menu yang minim,” ujarnya.
Fadrianto pun mendorong Satgas MBG Pemerintah Kabupaten OKI untuk turun langsung melakukan evaluasi menyeluruh.“Kami berharap Satgas MBG Pemkab OKI melakukan pengawasan ketat, baik kualitas menu, distribusi, maupun pengelolaan anggaran.
Program ini harus benar-benar memberi manfaat gizi yang layak bagi siswa, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” pungkasnya.
( Mas Tris).
